SENTRALISME PARTAI POLITIK DALAM REKOMENDASI CALON KEPALA DAERAH: IMPLIKASI HUKUM DAN KRISIS DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA

Buku ini telah menguraikan secara mendalam tentang dinamika kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah, mulai dari latar belakang historis, aspek teoritis, dasar hukum, hingga dampak politis dan yuridisnya terhadap demokrasi lokal. Sentralisasi kewenangan rekomendasi di tangan DPP meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, ternyata membawa implikasi serius, baik terhadap pelemahan demokrasi lokal, meningkatnya praktik transaksional, tersumbatnya regenerasi politik, hingga terpinggirkannya aspirasi kader dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Rekomendasi partai politik yang seharusnya menjadi instrumen penguatan sistem demokrasi justru dapat menjadi alat kontrol dan dominasi elit partai pusat jika tidak diimbangi dengan mekanisme internal yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks inilah, penting untuk menata ulang desain hubungan antara struktur partai di tingkat pusat dan daerah agar tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional partai dan kebutuhan riil masyarakat lokal.